hai :))

hai 2018, selamat datang…ternyata sudah APRIL. selamat merangkai kepastian (Nya) yang mendamaikan bersama waktu yang mengajarkan banyak hal. selamat terbang bebas seperti layang-layang tanpa takut kehilangan. bebas memeluk angin dengan segala kejutannya. selamat istirahat, semoga KRL  semakin bersahabat.

Advertisements

Sisiran yang Semakin Runyam

Aku ingin bercerita tentang waktu

berlarian mengejar kereta

entah untuk apa

 

Aku ingin bercerita tentang waktu

indahnya langit senja tanpa ketergesaan

menyandarkan lelahnya siang

pada perjalanan pulang

 

Aku ingin bercerita tentang waktu

bulan separo di langit kelabu

menghadirkan keremangan

menyapa gulanan mencari pelabuhannya

mengeja tanya untuk apa sebenarnya jumpa?

 

Aku ingin bercerita tentang waktu

mencari hening dalam hingar ruang kota

menepi sejenak memeluk sepi

Hilang

Arah

(Menuju)

 

~~

(Gubeng, 2017)**

… dari Raya Jagadita untuk An/

Sore yang Jatuh ~

Senja sore ini akan berbeda

tidak lagi kelabu

membawa pada rasa yang mendamaikan

tak ada tanda-tanda dengan tanya

 

Pada lajur dan baris yang berbeda

kau akan tahu

waktu telah mempermainkanmu

tak pernah menjadi beda diantara lainnya

seperti siang dan malam yang menjadi biasa

 

Ketika orang-orang tak peduli dengan hatinya, lagi

menjadi tuli dengan kebisingan yang diciptakan

menuju stasiun masing-masing

bersama langit jingga

Aku telah jatuh

Hati, bagaimana?

 

 

~~~

Fitri dari Fitri

Takbir menggema melalui corong-corong mushola

pagi masih buta ketika kami menyirami halaman

menggambar garis-garis harapan kemenangan

menyapu segala kesalahan dan kekhilafan

membuka pintu selebar-lebarnya

maaf yang tak ditawar

 

Baju baru menjadi tamu

salam jumpa dan sajian berbagai rasa

pertanyaan hati-hati menghiasi

tentang kapan, tentang bagaimana,

tentang apa saja yang dipatutkan

makam-makam menjadi ramai

berdatangan kemana akan pulang

 

Aku bertemu dengan adikku

Fitri, masih kanak-kanak

Ia yang menjadi guruku

mengajarkan kembali pada yang tiada

setelah menemui banyak angka

mengajarkan untuk melepas

ketika waktunya pulang

Kembali

 

 

2018~

akhir pekan

tetanggaku tidak tidur di akhir pekan

tertawa-tawa sepanjang malam

membincangkan idola setelah bosan

merutuki kebodohan sampai berbusa

kekonyolan para domba

singa-singa kehilangan kuasa

unta-unta tak berdaya

struktur jauh dari “kita”

nalarnya sudah tenggelam

dalam

dalam

genangan air

setelah hujan reda

(dangkal)

Desentralisasi Fiskal, PAD, dan Kemandirian Daerah

April dengan banyak cerita, salah satunya adalah Peringatan Hari Otonomi Daerah (25/04). Apakabar Otonomi Daerah? semoga tata kelola pemerintahan lebih transparan dan akuntabel. Reformasi telah merubah sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi yang memungkinkan daerah untuk mengurus daerahnya sendiri, salah satunya melalui Desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara, yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability) dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran APBD daerah yang satu berbeda dengan daerah yang lain, salah satunya tergantung besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan (Ahmad, 2008, p.51). Sementara itu, sumber pendapatan utama yang seringkali menjadi parameter untuk menentukan derajat otonomi fiskal yang dimiliki oleh suatu daerah adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah, yaitu pendapatan yang diterima yang berasal dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah itu sendiri (local source). Pendapatan yang termasuk dalam kedalam kategori pendapatan utama dalah pajak daerah (local tax, subnational tax), retribusi daerah (local retribution, fees, local licence),  dan hasil-hasil badan usaha (local owned enterprises) (Ani Sri Rahayu, 2010, p. 117).

Masalah yang sering dihadapi oleh daerah dalam penyusunan APBD adalah ketergantungan fiskal. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Iskandar (1993) realitas hubungan fiskal antara pusat-daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap daerah. Ini jelas terlihat dari rendahnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi (grants) yang diberikan dari pusat (dikutip dari Kuncoro, 2004, p.8 ). Hal ini diperkuat juga oleh Kuncoro (2004) yang memaparkan bahwa ketergantungan daerah terhadap pusat untuk membiayai pembangunan dan menjalankan pemerintahan dapat dilihat dari proporsi subsidi dalam keuangan daerah yang melebihi proporsi PAD. Bantuan dan subsidi dari pusat lebih mendominasi pembiayaan pembangunan daerah dibandingkan dengan PAD. Hal ini menunjukkan bahwasanya desentralisasi fiskal tidak otomatis menjamin kemandirian daerah. Indikator yang digunakan adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah.

PAD dan APBD dalam Tinjauan Teoritis dan Yuridis

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pasal 1 ayat 8) dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Pasal 1 ayat 8), menjelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih lanjut, menurut Saragih (2003, p.83) desentralisasi fiskal secara singkat  dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.

Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pusat dan daerah dapat diketahui baik atau tidak dari derajat desentralisasi fiskal (rasio kemandirian daerah). Sebagaimana yang dituliskan oleh Halim (2002, p.128) rasio kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Sebagai pedoman dalam melihat tingkat kemampuan  daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Kemampuan Keuangan Kemandirian (%)
Rendah Sekali 0 % – 25 %
Rendah 25 % – 50 %
Sedang 50 % – 75 %
Tinggi 75 % – 100 %

Sumber : Abdul Halim (2002, p.189)

Sementara itu, peraturan yang mengatur tentang PAD dan APBD adalah sebagai berikut:

Jenis Peraturan No. Tahun Perihal
Peraturan Pemerintah (PP) 65 2001 Pajak Daerah
Peraturan Pemerintah (PP) 66 2001 Retribusi Daerah
Undang-undang (UU) 23 2014 Perubahan terhadap UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang (UU) 33 2004 Perubahan terhadap UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Dari peraturan tersebut, terlihat bahwa peraturan tentang PAD dan APBD terus mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah terus mencari format terbaik untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah dan mewujudkan hubungan pemerintah pusat-daerah yang baik dan seimbang. semoga~

Apa Kabar Sawah Kita ?

Hari ini naik kereta (lagi), pemandangan sawah mulai berganti rupa. Pesatnya pembangunan dan pertambahan jumlah penduduk menyebabkan terjadinya alih guna lahan sawah menjadi perumahan atau pertokoan secara cepat. Dari berbagai bentuk penggunaan lahan pertanian, lahan sawah merupakan penggunaan lahan yang banyak mengalami alih guna. Alih guna lahan ini pada umumnya tidak dapat dikembalikan (irreversible) serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

Maraknya alih fungsi lahan menjadi kasawan perumahan atau industri menjadi kontradiktif dengan upaya peningkatan pangan yang digalakkan untuk mencapai swasembada beras. Hal ini menjadi ancaman serius yang tidak dapat disepelekan mengingat dampak yang ditimbulkan akan berkaitan langsung dengan lingkungan dan ketahanan pangan di masa mendatang serta akan berdampak pula pada peningkatan ketergantungan Indonesia pada beras impor.

Lahan dalam Perspetif Yuridis

Sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2009 tetang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dijelaskan bahwa lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Keberadaan lahan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk semakin berkurang sehingga perlu adanya penataan lahan antara lahan untuk kawasan industri dan pertanian. Salah satu yang menjadi bagian dari lahan pertanian adalah sawah.

Lahan sawah tidak hanya penting sebagai penghasil padi dan palawija yang merupakan barang privat (privat goods) yang memberikan keuntungan kepada petani, tetapi juga memberikan barang dan jasa publik (public services) yang dikenal dengan istilah multifungsi. Fungsi positif atau dapat juga disebut sebagai eksternalitas positif (positive externalities) lingkungan lahan sawah antara lain adalah untuk mitigasi atau pengendali banjir, mendaur ulang air, pengendali atau pengontrol erosi, mitigasi peningkatan suhu udara, dan mendaur ulang limbah organik. Namun demikian terdapat beberapa masalah berupa eksternalitas negatif (negative externalities) dari lahan sawah, antara lain adalah emisi dan gas metan (Agus, Fahmuddin & Irawan, Alih Guna dan Aspek Lingkungan Lahan Sawah).

Alih Guna Lahan Sawah

Menurut Vink (1975) perubahan atau perkembangan penggunaan lahan dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami diantaranya adalah iklim, relief, tanah atau adanya bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, sedangkan faktor manusia berupa aktivitasnya pada sebidang lahan. Faktor manusia dirasakan mempunyai pengaruh yang lebih dominan jika dibandingkan dengan faktor alami.  Alih guna/konversi lahan sawah memiliki dampak positif dan negatif. Alih guna lahan sawah menjadi lahan pemukiman dan industri menjadi permasalahan nasional, diantaranya berdampak pada ketahanan pangan, berkurangnya kesempatan kerja di bidang pertanian (mengingat tenaga kerja yang berlatar belakang pertanian mempunyai kesempatan kecil untuk memasuki lapangan kerja di bidang industri), dan berdampak pula pada aspek lingkungan.

Terdapat beberapa penyebab tingginya tingkat alih guna lahan sebagaimana yang dikemukakan oleh Agus (2001), diantaranya yaitu (1) rendahnya tingkat keuntungan bertani padi sawah; (2) tidak dipatuhinya peraturan peraturan tata ruang, (3) keinginan mendapatkan keuntungan jangka pendek dari pengalihgunaan lahan sawah, dan; (4) rendahnya koordinasi antar lembaga dan departemen terkait dalam perencanaan penggunaan lahan. Sebagai jalan instan, banyak pemilik tanah yang menjual tanahnya dengan harga yang menggiurkan .

Kontribusi Lingkungan Sawah

Terdapat tiga aspek lingkungan yang berkaitan dengan lahan sawah menurut Fahrudin Agus dan Irawan dalam buku Lahan Sawah dan Teknologi Pengelolaannya, yaitu:

  1. Kontribusi positif atau eksternalitas positif (multifungsi) lahan sawah. Istilah ini digunakan untuk menerangkan fungsi lahan sawah sebagai penghasil jasa lingkungan, penyangga ekonomi dalam keadaan krisis, penggalang ketahanan pangan, perekat nilai budaya dan sosial di pedesaan, serta penghasil daya tarik pedesaan. Eksternalitas positif yang dapat disumbangkan oleh lawan sawah antara lain adalah: (1) Mitigasi banjir; (2) Pengendali erosi dan sedimentasi; (3) Mitigasi peningkatan suhu udara; (4) Pendaur ulang sumber daya air; (5) Penampung limbah organic; (6) Pengurang kadar nitrat pada air tanah
  2. Pengaruh negatif atau eksternalitas negatif lahan sawah terhadap lingkungan, terutama yang berkenaan dengan emisi gas metana (CH4) yang dihasilkan oleh lahan sawah.
  3. Terancamnya kualitas lingkungan lahan sawah karena terkontaminasi oleh limbah industri.

Pelebaran Daerah Pinggiran Kota

Urban sprawl atau dikenal juga dengan istilah suburban sprawl,  yaitu melebarnya daerah pinggiran kota (suburban) ke lahan-lahan pedesaan sekelilingnya secara horizontal. Pelebaran (sprawl) ini memiliki beberapa masalah, yaitu: (1) Menciptakan penduduk yang tergantung pada kendaraan (komuter); (2) Penggunaan lahan yang boros karena kepadatan rendah; (3) Zoning tunggal yang menyebabkan terjadinya segregasi fungsi kota, misalnya terjadi pengembangan untuk hunian (wisma) saja, sementara kegiatan ekonomi (niaga), rekreasi (suka), dan penyempurna tidak tersedia dengan memadai atau harus ditempuh dengan kendaraan karena terlalu jauh (Halim, DK. (2008). Psikologi Lingkungan Perkotaan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.)

Semakin cepatnya pertumbuhan penduduk di kota menyebabkan pembangunan kota mulai meluas ke daerah-daerah pinggiran kota. Salah satunya ditandai dengan maraknya pengembangan perumahan. Alih fungsi ini berdampak pada lingkungan dan ketahanan pangan di masa mendatang serta akan berdampak pula pada peningkatan ketergantungan Indonesia pada beras impor. Mengingat bahwa lahan pertanian produktif merupakan aset penting dalam pembangunan pertanian karena hal ini didasarkan atas dua hal yaitu besarnya biaya investasi yang harus dikeluarkan dalam bentuk sarana dan prasarana irigasi dan pencetakan sawah baru serta lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membuat sawah baru hingga terbentuknya lahan sawah dengan tingkat produktivitas yang tinggi (Catur et al., 2010).Dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan, yaitu:

1.Penurunan Produktivias Beras

Sawah sebagai penghasil padi keberadaannya semakin berkurang, sehingga produksi padi juga akan berkurang. Hal ini sangat ironis ketika pembangunan kota tidak memperhatikan aspek lingkungan. Terjadinya urban sprawl  secara perlahan-lahan meluas ke pedesaan. Padahal sebagaimana diketahui alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan merupakan hal yang tidak dapat kembali (irreversible).

2. Keseimbangan Lingkungan

Alih fungsi lahan sawah berpengaruh terhadap lingkungan dalam mitigasi banjir, pengendali erosi dan sedimentasi, mitigasi peningkatan suhu udara, pendaur ulang sumber daya air, penampung limbah organic dan pengurang kadar nitrat pada air tanah. Dengan demikian, lahan sawah memiliki peran yang penting tidak hanya sebagai tempat menanam padi dan palawija melainkan juga keseimbangan ekosistem lingkungan. Selain itu, pembangunan perumahan yang begitu dekat dengan aliran sungai juga akan sangat berpengaruh terhadap sistem aliran hulu-hilir air, sehingga tekanan air akan berubah. Ini menyebabkan terjadi banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau.

3. Meningkatkan kemacetan

Pengembangan perumahan di lokasi baru menciptakan penduduk yang tergantung pada kendaraan (komuter).  Hal ini karena ketika membuka hunian baru, pada umumnya berada di tempat yang belum ada sistem ekonomi pelengkap, misalnya pasar, tempat rekreasi. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Halim (2008), bahwa zoning tunggal yang menyebabkan terjadinya segregasi fungsi kota, misalnya terjadi pengembangan untuk hunian (wisma) saja, sementara kegiatan ekonomi (niaga), rekreasi (suka), dan penyempurna tidak tersedia dengan memadai atau harus ditempuh dengan kendaraan karena terlalu jauh. Ketika kegiatan ekonomi seperti niaga, ataupun tempat rekreasi tidak tersedia di perumahan yang baru dibuka maka itu akan mendorong masyarakat untuk bergantung pada kendaraan. Hal ini akan menyebabkan permasalahan baru yaitu kemacetan. Dengan demikian perlu adanya perencanaan yang baik dari berbagi aktor demi pembangunan kota yang lebih baik.

Berkaitan dengan permasalahan yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan, kita harus melihat lebih jernih. Mengurai faktor yang menjadi penyebab permasalahan tersebut. Sebagian besar alih fungsi lahan dipicu oleh faktor ekonomi. Tidak dapat dipungkiri kebijakan yang berpihak pada petani masih jauh dari harapan, sehingga keinginan untuk bertani semakin menurun mengingat hasil pertanian lebih rendah dibandingkan dengan industri. Hal ini menyebabkan petani menepuh jalan instan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menjual lahan kepada pemilik modal. Setelah perpindahan kepemilikan lahan sawah ke pemilik modal, maka selanjutnya alih fungsi lahan akan semakin mudah terjadi dengan motif kepentingan ekonomi seperti investasi, pengembangan usaha atau perdagangan

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan seharusnya mampu mengenadalikan alih fungsi lahan sawah dengan pengendalian ruang melalui perizinan dan penegakan hukum. Nyatanya, hal tersebut belum berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Kelalaian dan inkonsistensi terhadap peraturan RTRW yang ada masih terus terjadi~~